Problematika Pembiayaan Pendidikan di Sekolah
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Problematika Pembiayaan Pendidikan di Sekolah.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Untuk dapat tercapai tujuan pendidikan yang optimal, maka salah satunya hal paling penting adalah mengelola biaya dengan baik sesuai dengan kebutuhan dana yang diperlukan. Administrasi pembiayaan minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyaluran anggaran perlu dilakukan secara strategis dan intergratif antara stakeholder agar mewujutkan kondisi ini, perlu dibangun rasa saling percaya, baik internal pemerintah maupun antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat itu sendiri dapat ditumbuhkan. Keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menjadi kata- kata kunci untuk mewujutkan efektifitas pembiayaan pendidikan.
Downloads
Article Details
References
Hadari, Nawawi. 1989. Administrasi Pendidikan. Jakarta: Mas Agung.
Sagala, Syaiful. 2009. Administrasi Pendidikan Kontemporer. Bandung: Alfabeta.
Suhardan, Dadang, dkk. 2012. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Alfabet
Hasanah, Aan. 2012. Pengembangan Profesi Guru. Bandung: CV Pustaka Setia.
Hartono. (2015). Otonomi pendidikan. POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam, 14, 51–66.
Hidayat, N. (2016). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan. Society, VI(35), 35–49. Retrieved from http://data4.blog.de/media/285/1849285_62da7ea644_d.pdf
Karno, E. (2016). Pemerintah Responsif Pendidikan. Shautut Tarbiyah, (November), 18–38.
Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa. Jurnal Politik Profetik, 1(1). https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621
Negeri, B. P. dan P. K. D. (2017). Menelisik Sejarah Otonomi Daerah. Media BPP Kementerian Dalam Negeri, 2(3), 1–60.
Oktafia, R. (2018). Poverty Alleviation : An Economic Practice Study of Islamic Culture. 98(Icpsuas 2017), 345–348.
Oktafia, R., & Haryanto, B. (2018). Pengelolaan Keuangan Unit Usaha : Strategi Pengembangan Kapasitas Pondok Pesantren. Al-Uqud : Journal of Islamic Economics, 2(2), 141. https://doi.org/10.26740/al-uqud.v2n2.p141-151
Putra, R. E., & Valentina, T. R. (2010). Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah. Jurnal Demokrasi, IX, 71–92.
Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. Jurnal Criksetra, 5(9), 79–83.
Suprapti. (2014). Analisis Kritis Manajemen Madrasah Di Era Otonomi Daerah. Religi ;Jurnal Studi Islam, 5(April), 102–123.
Suwandi. (2012). Arah kebijakan pemanfaatan dan penyaluran dana pendidikan pada era otonomi daerah. Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan, 21(2), 167–178.
Syakdiah. (2005). Pendanaan Pendidikan di Indonesia. Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik, Vol. 9, pp. 109–122.
Tolla, I. (2013). Administrasi Dan Manajemen Pendidikan Dalam Perspektif Otonomi Daerah. Eklektika, 1(1), 107–118.
Toyamah, N., & Usman, S. (2004). Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar. Lembaga Penelitian SMERU, 1–68. Retrieved from http://www.smeru.or.id/id/content/alokasi-anggaran-pendidikan-di-eraotonomi-daerah-implikasinya-terhadap-pengelolaan