Inclusive Education and State Policy in Educational Equality in Indonesia

Abstract

Pendidikan inklusi pada anak usia dini dimulai dengan menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan anak, mengidentifikasi kebutuhan khusus mereka, serta memetakan potensi dan hambatan perkembangan anak saat ini dan di masa depan. Pendidikan inklusif selalu menekankan aspek kesetaraan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sama. Namun, praktik pendidikan inklusif di tingkat pendidikan anak usia dini masih menghadapi tantangan, terutama dalam implementasinya yang belum sepenuhnya inklusif. Kendala-kendala seperti ketersediaan tenaga pendidik yang memadai, fasilitas pendukung, dan kurikulum yang sesuai untuk pendidikan inklusif di lembaga pendidikan anak usia dini masih menjadi masalah. Oleh karena itu, pendidikan inklusi di Indonesia harus melibatkan orang tua, guru, dan lingkungan belajar. Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia harus berorientasi pada tujuan pembelajaran inklusif, yaitu memberikan akses yang maksimal bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan pendidikan inklusi di lembaga pendidikan anak usia dini di Indonesia. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data adalah dokumentasi, teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pertama, harapan utama dari kebijakan baru ini adalah bahwa implementasinya akan melibatkan peran aktif dari pemerintah, berbagai sektor terkait, dan masyarakat. Kedua, masalah dalam implementasi pendidikan inklusi, dapat dipahami bahwa pelaksanaannya di Indonesia tidaklah mudah seperti membalik telapak tangan. Terdapat hambatan-hambatan, baik secara konseptual maupun teknis dan non-teknis, yang perlu segera diatasi. Sebab, sebuah kebijakan tidak akan memiliki arti jika tidak didukung oleh sistem yang memadai. Masalah terkait guru dapat diatasi dengan memberikan pelatihan tambahan atau mata kuliah khusus tentang implementasi inklusi. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara dinas pendidikan dan perguruan tinggi terdekat yang memiliki program studi Pendidikan Luar Biasa (PLB).  Ketiga, pendidikan humanis mengutamakan prinsip kesetaraan dalam interaksi antara guru dan siswa, dengan menekankan pentingnya adanya interaksi timbal balik sebagai kerangka sosial yang terjadi di dalam dan di luar kelas.  pendidik juga diharapkan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak didiknya dengan landasan dan prinsip kemanusiaan. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang pendidik sebagai penanggung jawab dalam pembelajaran, terutama saat proses belajar-mengajar berlangsung, diantaranya memberikan rasa empati, Menumbuhkan Toleransi (Akui Konsep Diri Siswa, Pendidik Sebagai Fasilitator Menggabungkan Perasaan dan Bahan Ajar)